Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kecamatan Tamansari, memperkuat upaya penanganan anak tidak sekolah (ATS) melalui Rapat Koordinasi (RAKOR) yang digelar Jumat, 20/11/2026 bertempat di SMPN 1 Tamansari Jl. Kabandungan II, RT.03/RW.03, Sirnagalih, Kabupaten Bogor.
Rapat koordinasi menjadi langkah untuk memastikan anak-anak yang belum mengenyam pendidikan maupun yang putus sekolah dapat kembali memperoleh hak belajar.
Kegiatan yang difokuskan pada tiga kategori Anak Tidak Sekolah, yaitu Drop Out (DO), Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) dan Belum Pernah Bersekolah (BPB) yaitu anak usia sekolah yang belum pernah memperoleh layanan pendidikan formal.
Yudi Hartono Camat Tamansari menyampaikan,“Penanganan anak tidak sekolah kini menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah. Tidak hanya melalui pendataan, upaya menekan angka ATS juga membutuhkan penelusuran kondisi di lapangan, sehingga setiap anak dapat memperoleh solusi sesuai persoalan yang dihadapinya.”ungkapnya saat membuka Rakor.
Penanganan ATS diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah yang ditetapkan pada 26 Januari 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Perpres bertujuan mendukung percepatan wajib belajar 13 tahun, memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan, dan menjangkau anak-anak yang berisiko atau putus sekolah.
“Kolaborasi lintas sektor oleh tim koordinasi tingkat pusat dan daerah, melibatkan Kemendikdasmen, Kemenag, Kemensos, pemerintah daerah. Kerjasama antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Dinas Pendidikan, satuan pendidikan, dan seluruh unsur masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan Kabupaten Bogor yang semakin maju melalui peningkatan akses serta pemerataan layanan pendidikan.” ujar Fahrurozi Kepala Bidang (Kabid) SMP Kabupaten Bogor.
Pemkab Bogor melalui Bupati Bogor Rudy Susmanto memperkuat penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) lewat kebijakan strategis termasuk penerbitan Surat Edaran Bupati Nomor 108.3.4.7/1018-0t/dit tentang Pencegahan dan Penanganan ATS sebagai langkah memastikan seluruh anak mendapatkan hak pendidikan yang layak.
Koordinator ATS Kecamatan Tamansari Jaenal Abidin Guru di SD Negeri Sukamantri 1 menjelaskan,“Penanganan terhadap masing-masing kategori ATS memerlukan strategi yang berbeda. Untuk kategori DO, perlu dilakukan penelusuran penyebab anak berhenti sekolah serta fasilitasi agar dapat kembali melanjutkan pendidikan,” ucapnya.
Jaenal menambahkan kategori LTM (Lulus Tidak Melanjutkan), diperlukan pendampingan dan sosialisasi kepada anak serta orang tua agar memiliki motivasi melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Sementara untuk kategori BPB, perlu dilakukan identifikasi, pendekatan kepada keluarga, dan fasilitasi akses pendidikan melalui satuan pendidikan yang sesuai, baik formal maupun nonformal.
Rusliandy Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor menguatkan dengan Surat Edaran Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) merujuk pada kebijakan resmi yang diterbitkan melalui PPID Kabupaten Bogor nomor 100.34.2/1018=DISDIK terkait penanganan ATS di 40 kecamatan.
Jajaran Forkopimcam, pemerintah desa, satuan pendidikan jenjang SD, SMP, Madrasah Aliyah (MA), pengawas sekolah, Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah (KKMI), dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kecamatan Tamansari bersama sama ikut mempercepat penanganan ATS.
“Persoalan anak tidak sekolah ini merupakan persoalan besar yang harus kita tangani bersama. Tidak mungkin bisa diselesaikan hanya oleh satu institusi. Diperlukan kerja sama antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan seluruh satuan pendidikan yang ada di wilayah Tamansari,” tutup Fahrurozi Kabid SMP Kabupaten Bogor kepada wartawan.















