Cibinong, Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor menggelar Rapat Kerja bersama Dinas Pendidikan dalam rangka evaluasi anggaran Tahun 2026 serta evaluasi program kerja triwulan 1 Tahun anggaran 2026
Rapat kerja dihadiri oleh Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor dan jajaran Dinas Pendidikan serta asosiasi sekolah diantaranya Forum Komunikasi PKBM (FKPKBM), Kelompok Kerja Kepala Sekolah SD (K3S), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP (MKKS) bertempat di Ruang Paripurna,Tegar Beriman Cibinong, Senin 20/4/2026
Rapat kerja dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Wasto yang dalam pengantarnya menegaskan pentingnya fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja sektor pendidikan.
Menurutnya, evaluasi ini menjadi bagian strategis untuk memastikan bahwa alokasi anggaran pendidikan Tahun 2026 benar-benar selaras dengan kebutuhan riil di lapangan serta berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Bogor.
Dalam pembahasan anggaran, Komisi IV menyoroti sejumlah program prioritas Dinas Pendidikan, termasuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan, dengan barometer meningkatnya RLS (Rata rata Lama Sekolah) serta menurunnya ATS (Anak Tidak Sekolah) di Kabupaten Bogor.
“Kami di Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, menyelenggarakan Raker ini bersama Disdik dan Para Ketua Asosiasi penyelenggara pendidikan agar setiap program yang direncanakan memiliki indikator kinerja yang terukur, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tegas Wasto.
Usep Nukliri Anggota DPRD Komisi IV dari Fraksi Partai Amanat Nasional menginstruksikan Disdik Kabupaten Bogor untuk terus memperbarui data kondisi pendidikan di lapangan demi mewujudkan jargon ‘Bogor Istimewa dan Gemilang’.
“Kami meminta pemaparan dari Pak Kadis mengenai kondisi terupdate. Forum ini bukan sekadar diskusi, melainkan upaya mendetailkan temuan di lapangan serta menyatukan persepsi agar kita semua memiliki visi yang sama,” ungkapnya.
Wasto menekankan pentingnya pencapaian target, baik dalam peningkatan sarana prasarana pendidikan, angka RLS, tunjangan, maupun mutu pelayanan pendidikan.
“Setiap tahun kita harus mencapai target. Berdasarkan evaluasi LKPJ 2025, capaian Bogor sudah cukup bagus. Kini kita berupaya meningkatkan mutu pelayanan serta akses pendidikan hingga ke tingkat kecamatan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Rusliandy, mengapresiasi kolaborasi tersebut.
Ia menegaskan komitmennya untuk mengikuti seluruh arahan guna mencapai target yang telah ditetapkan.
“Hari ini kami bersama K3S, MKKS, dan lembaga PKBM mengikuti rapat evaluasi dengan Komisi IV. Kami berharap rapat ini menjadi pemacu untuk mencapai visi dan misi Pak Bupati dalam mewujudkan Bogor Istimewa dan Gemilang di sektor pendidikan,” ujarnya.
Ketua Forum PKBM Kabupaten Bogor, Ispriyadi turut menyatakan bahwasanya peningkatan Rata Rata Lama Sekolah (RLS) hanya bisa difasilitasi di Pendidikan Non Formal mengingat yang di sensus tingkat pendidikannya adalah warga usia 25 tahun keatas.
“Rata Rata Lama Sekolah bisa naik signifikan apabila bantuan daerah untuk pembangunan penambahan kelas bagi pengelola PKBM bisa digulirkan agar dapat menyerap target peningkatan RLS di kabupaten Bogor lebih massive. “
